TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus korupsi yang menyeret Ketua Umum Partai, Anas Urbaningrum. Alasannya, semakin lama kasus Anas dituntaskan, maka Partai Demokrat akan semakin buruk di hadapan publik.

"Status Anas jelas menganggu citra partai di hadapan publik. Tolong jangan lama-lama (prosesnya)," ujar Hayono di Komplek Parlemen Senayan, Senin, 7 Mei 2012.

Menurut Hayono, partainya tidak akan menghalang-halangi KPK untuk memeriksa siapa pun kader partai yang terlibat dalam kasus Hambalang, termasuk jika KPK harus memeriksa Anas. "PD menghargai tugas KPK untuk mengusut masalah hukum tanpa pandang bulu."

Hayono bahkan meminta KPK segera memeriksa siapa pun kader partai yang terseret dalam kasus korupsi seperti kasus pembangunan Stadion Olahraga Terpadu Hambalang. Menurut dia, semakin lama kasus ini diselesaikan KPK, partainya akan terus tersandera. "Tapi kami tidak akan intervensi. Serahkan saja pada penegak hukum dan tolong KPK bekerja cepat."

KPK hingga kini belum menjadwalkan pemeriksaan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. Juru bicara KPK, Johan Budi, ketika dihubungi enggan membeberkan kapan pemeriksaan dilakukan. "Masih dalam penyelidikan. Kapan (diperiksa) saya tidak tahu,” ujar Johan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pada bulan Maret lalu, mengatakan KPK segera memeriksa Anas.

Penyelidikan kasus proyek berbiaya Rp 1,2 triliun itu berawal dari temuan KPK saat menyelidiki kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan M. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Demokrat. Nazaruddin, yang juga terpidana kasus suap Wisma Atlet, menyebutkan Anas pernah meminta dia melobi sejumlah pihak agar sertifikat Hambalang selesai diurus. Nazaruddin juga menyebut adanya fee (komisi) miliaran rupiah dari proyek Hambalang yang mengalir untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada 2010.

Adapun Anas menantang KPK dalam pengusutan kasus Hambalang. Dia menegaskan tidak terlibat dalam kasus Hambalang. Bahkan, dia menyatakan siap digantung jika terbukti melakukan korupsi

Menurut Hayono, KPK harus segera mengusut dugaan yang ditudingkan pada Anas. Jika benar, kata dia, partai tidak akan melindungi Anas. "Sikap Demokrat jelas. Siapa pun pengurus, apabila menjadi tersangka otomatis akan diberhentikan," ujar Hayono.

Penggantian Anas sebagai ketua umum, kata dia, dilakukan melalui kongres luar biasa atau bisa juga melalui majelis tinggi setelah mendapat kewenangan lewat AD/ART.