Pelaksanaan Ujian Nasional sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak itu juga polemik tentang UN selalu mengemuka dan tidak ada habis-habisnya, malah semakin hangat untuk diperbincangkan. Pro dan kontra terkait pelaksanaan UN tidak bisa dihindari sesuai dengan cara pandang masing-masing.

Sejatinya pelaksanaan UN bertujuan untuk memetakan kemampuan peserta didik dalam menyerap ilmu dari kegiatan belajar-mengajar di Sekolah. Oleh pemerintah UN menjadi standarisasi kelulusan bagi siswa dan selanjutnya akan digunakan sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, UN bisa menjadi pemetaan sejauh mana pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.

Di satu sisi, Standarisasi UN akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar demi mencapai kelulusan. Namun di sisi lain, standar yang diberikan pemerintah juga sekaligus menjadi momok bagi peserta didik di tengah pelayanan pendidikan kita yang ‘tidak becus’. Ujian Nasionalpun berjalan seiring perkembangan waktu dengan sarat pertentangan. Pertentangan antara keinginan rezim dan kenyataan perkembangan pendidikan kita.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendidikan kita sekarang bukanlah pendidikan yang mengabdi kepada rakyat, tapi pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan modal. Pendidikan kini lebih mengedepankan aspek bisnis daripada tujuan sejati pendidikan itu sendiri yaitu ‘memanusiakan manusia’. Pendidikan yang berorientasi pada bisnis tidak lagi memikirkan kondisi rakyat kebanyakan yang nyatanya sebagian besar tidak mampu. Tapi akan dikembangkan seiring dengan potensi akumulasi modal yang akan diperoleh dari bisnis tersebut. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika pendidikan menjadi hal yang sangat mahal dan sulit untuk dijangkau oleh kebanyakan orang. Hingga ke depannya pendidikan hanya bisa dijangkau oleh orang-orang dari kalangan ‘berduit’ saja.

Nyatanya sebagian besar dari masyarakat kita merupakan kelas pekerja dan petani yang secara ekonomis tidak bisa diandalkan. Sebagai petani dan klas pekerja, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sangat sulit. Kondisi mereka juga menjadi semakin memerikan ketika upaya mereka dalam bertahan hidup harus dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan factor produksi yang nota bene sangat sering terjadi. Persoalan yang seringkali berhadapan dengan para pengusaha maupun pemerintah sendiri. Seperti contoh persoalan tanah petani yang berhadapan dengan pengusaha dan rejim dan kaki tangannya, persoalan buruh menyangkut upah dan sebagainya. Boro-boro untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka saja mereka harus memeras keringat.

Dan ditengah kondisi ekonomi masyarakat kita pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang sungguh tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dengan alasan pemerataan dan peningkatan kwalitas, pemerintah membuat Ujian Nasional sebagai satu metode untuk memetakan dan menilai kemampuan siswa serta sekolah di seluruh daerah di Indonesia. Namun, cukupkah hanya dengan UN atau cukup representatifkah UN sebagai ukuran dalam menilai tingkat kwalitas pendidikan kita? Hal ini mungkin akan terjawab setelah melihat berbagai kondisi nyata pendidikan kita sekarang.

Pemerintah sebagai oknum yang paling bertanggung jawab dalam keberlangsungan dan peningkatan kwalitas pendidikan harusnya punya peran yang besar dalam menentukan arah pendidikan itu sendiri. Dengan melihat berbagai aspek dan berbagai kepentingan yang terlibat secara adil dan merata. Seharusnya pelaksanaan pendidikan juga harus melihat kondisi masyarakat banyak yang memang merupakan subyek dan obyek pendidikan. Memang dalam perjalanannya pemerintah telah membuat berbagai program untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh, program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya agar massa rakyat bisa mengenyam pendidikan setidaknya sampai tingkatan sekolah menengah. Selain itu pemerintah juga menggelontorkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke berbagai sekolah dengan harapan bisa meningkatkan kwalitas sekolah. namun sejauh mana program tersebut berhasil juga masih perlu dipertanyakan.

Berbagai masalah pendidikan kita hari ini sebagaimana yang telah diberitakan berbagai media dari hari ke hari bisa dikatakan sungguh memerikan hari. Banyaknya sekolah-sekolah yang tidak layak pakai, perpustakaan yang tidak lengkap, meja belajar yang sudah hancur-hancuran dan sebagainya merupakan secuil dari masalah yang sudah menumpuk dalam dunia pendidikan kita. Ini masih kondisi pendidikan kita secara fisik. Bagaimana kemudian ketika kita melihat dari segi pelayanan? Pendidikan kita mempunyai banyak guru memang, tapi juga masih belum memadai untuk mengisi setiap sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu tidak adanya pemerataan penyebaran guru menjadi masalah yang sangat vital dalam pemberian pelayanan bagi peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga beberapa daerah kemudian mengalami penumpukan tenaga pengajar di suatu wilayah dan sangat jarang di daerah lain. Tidak itu saja, kwalitas tenaga pengajar sebagai pelayan dalam sekolah-sekolah masih jauh dari harapan.

Para sarjana-sarjana kita juga cenderung lebih memilih daerah yang mudah mendapat akses dibanding daerah yang masih terisolir untuk menjadi tenaga pendidik di sekolah. Tidak juga bisa disalahkan selain ingin cepat dapat akses, para sarjana kita juga enggan untuk memberikan pelayanan di daerah terpencil dengan berbagai alasan. Kondisi di atas jelas sangat berpengaruh pada ketimpangan kwalitas pendidikan kita. Ketimpangan itu tidak hanya terlihat antara desa dan kota, juga terlihat di daerah perkotaan yang mudah memperoleh akses. Sekolah-sekolah di perkotaan juga mempunyai kelas-kelas yang tentu saja tidak sama kwalitasnya. Kwalitas pendidikan di sekolah perkotaan akan kelihatan dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk biaya sekolah anak-anak mereka.

Di tengah berbagai ketimpangan dalam pendidikan kita, pemerintah malah kemudian membuat program Ujian Nasional dengan Standarisasi penilaian. Ujian Nasional ini merupakan istilah bagi penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Un sesungguhnya adalah satu metode pemerintah untuk memetakan sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik di seluruh Indonesia dengan standar yang sama. Nyatanya standarisasi ala UN telah mengubah pola pikir masyarakat kita ke arah pragmatis tanpa memikirkan kwalitas pendidikan secara holistik. Standarisasi UN telah membentuk peserta didik menjadi UN oriented tanpa memikirkan aspek utama dari pendidikan itu sendiri. Mereka kemudian hanya fokus pada mengejar target yaitu standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak hanya peserta didik, orang tua juga dibuat repot dengan urusan UN. Mengapa tidak, keinginan untuk lulus disatu sisi menjadi penyemangat seseorang untuk mau belajar. Disisi lain, tingginya standarisasi yang harus dicapai menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.

Dengan adanya standarisasi UN, para peserta didik selalu berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara untuk bisa memperoleh nilai yang bagus. Sebagian orang mencari les tambahan di sekolah, di luar sekolah seperti bimbingan-bimbingan bahkan dalam privat les. Sebagian orang lagi menambah jam belajar di rumah di luar jam normalnya. Tidak saja para siswa, para orang tua juga berusha sepenuhnya untuk mendorong anak-anaknya untuk rela belajar diluar jam normalnya, memaksa anak-anak untuk tidak lagi bermain-main bahkan sampai memarahi si anak ketika si anak tidak mengikuti kemauan orang tuanya. Beberapa orang tua rela untuk membayar lebih untuk bias meluluskan anaknya. Tapi sebagian besar masyarakat yang tidak mampu membayar untuk itu, jelas akan menjadi korban.

Tidak hanya siswa dan orang tua. Sekolah-sekolah juga berupaya untuk mengikuti kebijakan pemerintah walau dengan terpaksa. Di beberapa sekolah, jam belajar tambahan bukan lagi hal yang langka kita temukan. Para guru sadar dengan standar yang diberikan pemerintah, tidak mungkin anak didiknya mampu untuk mengikuti hal tersebut. Dari usaha yang positif sampai usaha yang melanggar hukum juga dilakukan demi mencapai nilai standar. Upaya tersebut adalah dengan membocorkan jawaban kepada para peserta didiknya, mendorong para peserta didiknya untuk mengadakan kerjasama ketika mengadakan ujian. Penggunaan telepon genggam di waktu ujian. Uniknya kecurangan ini terjadi antara para pendidik dengan peserta didik. Sehingga muncul istilah yang sangat popular dalam masa UN ‘rahasia Umum’. Dan UN tidak lagi berada pada tujuan sejatinya pemetaan kemampuan siswa tapi malah menjadi lapangan untuk membuat pendidikan semakin bobrok.

Sementara pemerintah yang mengeluarkan kebijakan merasa ‘puas’ dengan tingkat kelulusan yang mencapai sekian puluh persen dengan kecurangan sekian persen. Mereka tidak sadar bahwa program mereka telah menciptakan kerusakan moral baru yaitu ketidakjujuran. Satu catatan bahwa rahasia umum tidak akan sampai ke telinga pemerintah tapi itu memang benar-benar terjadi.

Jadi, benarkah UN yang diprogramkan pemerintah ini sungguh bisa dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana tingkat pendidikan masyarakat kita? Tentu tidak, pendidikan masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Berbagai ketimpangan kita temukan di berbagai waktu dan tempat. Yang jelas sangat berpengaruh pada kwalitas pendidikan kita. Standarisasi sesungguhnya bukanlah hal yang terlalu menyulitkan jika sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkatan dan semua wilayah sama. Artinya pelayanan yang diberikan oleh tiap-tiap sekolah tidak berbeda. baik dari fasilitas fisik, sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana juga tidak hanya sekedar memberi dana BOS yang juga tidak tentu arah tapi lebih kepada penerapan aturan yang lebih tegas dan berkeadilan. Sehingga standar yang diberikan tidak menjadi polemik yang saban hari menjadi bahan pergunjingan dan kualitas pendidikan kita juga semakin maju.